REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat–Perindo di DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak hanya terpaku pada pencapaian makroekonomi yang baik. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang rendah, tantangan terkait kualitas lapangan kerja dan kerentanan ekonomi masyarakat tetap perlu diperhatikan.
Kondisi Ketenagakerjaan yang Perlu Diperhatikan
Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menekankan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Jakarta harus diteliti lebih mendalam. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 6,05 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 5,18 juta orang, pertumbuhan tenaga kerja formal justru mengalami penurunan dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen. Sebaliknya, tenaga kerja informal meningkat sebesar 3,68 persen. "Pertumbuhan tenaga kerja formal mengalami perlambatan dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal justru tumbuh sebesar 3,68 persen," ujar Neneng dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa banyak lapangan kerja baru yang tercipta di sektor informal, yang memiliki tingkat kepastian kerja dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan sejumlah warga masih menghadapi risiko ekonomi meskipun mereka sudah bekerja. Kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja menjadi salah satu yang paling terdampak, karena mereka harus bersaing di tengah perubahan kebutuhan keterampilan yang cepat.
Pentingnya Program Pelatihan Kerja
Fraksi Demokrat–Perindo mengingatkan Pemprov DKI untuk memastikan bahwa program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nyata. "Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi harus diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut," tambahnya.
Selain isu ketenagakerjaan, Neneng juga menyoroti adanya potensi kemiskinan tersembunyi di Jakarta. Meski angka kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 4,03 persen, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, masih banyak warga yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa garis kemiskinan di Jakarta telah mencapai Rp897.768 per kapita per bulan, meningkat 28,69 persen dibandingkan tahun 2021. Sekitar 69,30 persen dari jumlah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. "Masih banyak warga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terdorong kembali menjadi miskin ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan," ungkap Neneng.
Fraksi Demokrat–Perindo juga meminta Pemprov DKI untuk memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Menurut Neneng, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran agar dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
