Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan penjelasan mengenai pemecatan Achmad Hidayat, Sekretaris DPC PDIP Surabaya, yang diketahui telah mengunjungi rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Said menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukanlah satu-satunya alasan pemecatan Hidayat dari partai.
Menurut Said, pemecatan Hidayat disebabkan oleh dugaan pelanggaran etik yang lebih kompleks, yang tidak dapat diungkapkan kepada publik. "Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," ungkap Said di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Senin.
Pelanggaran Berat yang Dilakukan Hidayat
Said, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur, menyoroti pernyataan Hidayat di media sosial yang menyatakan kesediaannya untuk berjuang demi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menilai tindakan Hidayat bertolak belakang dengan ucapannya. "Kalau sekarang dia mempergunakan alasan karena sowan atau ke rumahnya Pak Jokowi dipecat, ya namanya juga, ya, orang kayak gitu masa gua percaya, ya publik percayalah," kata Said.
Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa Hidayat telah melakukan pelanggaran berat sebagai kader, yang diduga berkaitan dengan masalah perdata dan pidana. "Ada perdata, ada pidana. Nah, silakan kepada berbagai pihak yang kena korban dari Achmad Hidayat untuk menuntut ke APH," tambahnya.
Respons PDIP terhadap Pembangkangan
Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan bahwa pemecatan merupakan konsekuensi bagi kader yang melanggar garis komando. Ia menyatakan bahwa tindakan pemecatan bukanlah hal baru dalam organisasi. "Ya, ini kan bukan pertama kali Partai, sebagai organisasi ideologis, memutuskan melakukan pemecatan," ujar Seno.
Seno menekankan bahwa PDIP tidak akan mentolerir pembangkangan terhadap hukum maupun aturan internal partai. Penegakan disiplin organisasi harus dipatuhi oleh seluruh kader. "Pembangkangan terhadap konstitusi negara, terhadap konstitusi partai, itu tidak boleh didiamkan," tegasnya.
Dengan adanya keputusan pemecatan, Seno menyatakan bahwa PDIP kini tidak memiliki tanggung jawab terhadap mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya tersebut. "Maka saat ini, kami tidak berkompeten lagi dengan semua kader yang diberi sanksi pemecatan," jelasnya.
Alih-alih terlibat dalam manuver politik dari kader yang telah dipecat, Seno menyatakan bahwa DPP PDIP menginstruksikan semua mesin partai untuk fokus pada isu-isu yang dihadapi masyarakat, termasuk mitigasi bencana, sesuai arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Bagi kami hari ini, lebih baik seluruh energi dan gotong royong Partai difokuskan untuk kerja-kerja kerakyatan, riset, dan pengelolaan risiko bencana serta ancaman El Nino di berbagai area terdampak," tuturnya.
Achmad Hidayat sebelumnya mengklaim telah dipecat melalui Surat Keputusan DPP PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Dalam surat tersebut, DPP PDIP mencantumkan berbagai dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang mengharuskan Hidayat dikeluarkan dari partai, termasuk penyalahgunaan wewenang dan intimidasi terhadap pengurus partai lainnya. Meskipun demikian, Hidayat mengaku legowo dengan keputusan tersebut dan berterima kasih kepada PDIP atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam Pilkada Surabaya.
Achmad juga menegaskan bahwa hingga saat ini, ia belum mendapatkan tawaran dari PSI. "Kalau memang saat ini DPP partai melihat langkah saya itu abot (berat) ke urusan partainya, bukan urusan kebangsaannya, ya monggo. Nanti biar waktu yang menguji," tuturnya.
