Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mengajukan usulan untuk mengintegrasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Geologi menjadi satu lembaga. Edi menilai bahwa penggabungan ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola dalam penanggulangan bencana serta memperjelas koordinasi dan garis komando antar lembaga.
Pentingnya Koordinasi Antarlembaga
Edi mengungkapkan bahwa koordinasi antara berbagai pihak seperti BMKG, Basarnas, BNPB, serta BPBD, TNI, dan Polri harus dilakukan dengan tepat. Ia menyatakan, "Koordinasi para pihak, BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus memang apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah." Ia menekankan pentingnya menghindari ego sektoral antar lembaga yang dapat menghambat penanganan bencana.
Usulan ini muncul seiring dengan adanya beberapa lembaga yang saat ini menangani aspek berbeda dalam penanggulangan bencana. Menurut Edi, penyatuan lembaga tersebut akan mempermudah koordinasi dalam penanganan bencana di bawah satu payung. Usulan ini juga disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar BMKG dan Badan Geologi digabung dalam rapat virtual terbatas dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sejalan dengan Program Pemerintah
Edi menilai bahwa usulan penggabungan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam hal infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Ia menyatakan, "Jadi ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang pengejawantahan pikiran beliau harus berhati-hati betul, di-mitigasi betul, dicek betul, sehingga nanti munculnya apa. Yang intinya adalah proteksi kita kepada rakyat akan semakin baik."
Selain itu, Edi juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai relawan dalam penanganan bencana. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya dijadikan objek, melainkan sebagai subjek yang aktif. "Masyarakat bisa jadi relawan, masyarakat, anak-anak muda kita dorong kesadaran kolektif mereka-mereka sehingga bencana ini begawe (bekerja) kita bersama," jelasnya.
Lebih lanjut, Edi juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap anggaran yang dialokasikan untuk lembaga penanggulangan bencana, termasuk BMKG dan Basarnas yang saat ini dinilai kurang memadai. "Mungkin itu yang penekanan dari kami. Termasuk juga intervensi anggaran. Tentu kami juga selalu memahami bahwa BMKG kalau untuk ideal ya agak kurang anggaran. Basarnas, mohon maaf, dengan situasi seperti ini juga agak kurang anggaran seperti itu," ungkap Edi.
Oleh karena itu, Edi menekankan pentingnya kesiapan anggaran dan pemetaan potensi dampak sebelum bencana terjadi. "Dan nah di sinilah kita butuhkan, saya berharap political will kita jelas. Sehingga nanti ketika ada sesuatu kita sudah siap. Contoh misalnya, kita akan lihat ini penduduk kita yang ada misalnya 1.000 KK [Kartu Keluarga]. Yang kemungkinan terdampak hasil analisa kita ada kurang lebih misalnya 500 KK, rumahnya pasti hancur, artinya udah kita siapkan, mappingnya," jelasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia, terutama wilayah Sumatra dan Kalimantan, menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penanggulangan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda. "Kepala badan geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya nanti kita bahas itu," kata Prabowo dalam rapat virtual terbatas.
