Jakarta, CNN Indonesia -- Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, mengungkapkan keluhan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Dalam rapat kerja yang diadakan bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kamis (16/7), Deddy menyatakan bahwa situasi di perbatasan Kaltara semakin mengkhawatirkan akibat kurangnya akses jalan.
Menurut Deddy, kondisi tersebut menyulitkan warga untuk mendapatkan pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Ia juga menyoroti masalah kelistrikan yang hanya berfungsi sekitar empat jam setiap harinya. “Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara,” ungkapnya.
Kondisi Memprihatinkan di Kaltara
Deddy menekankan bahwa Kaltara memiliki perbatasan darat terpanjang di Indonesia dan berharap agar Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP dapat mendorong kementerian lain untuk lebih memperhatikan wilayah perbatasan ini. “Kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak,” katanya.
Ancaman Pindah ke Malaysia
Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa warga di daerah tersebut mengancam akan pindah ke Malaysia jika pemerintah terus mengabaikan mereka. “Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini 'kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?'," ujarnya. Ia menambahkan, “Masalahnya kemanusiaan. Sembakonya enggak ada, listriknya enggak ada. Kalaupun ada BBM mati tiga puluh ribu per liter barangnya aja nggak ada gitu.”
Deddy meminta agar masalah ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang sudah sejauh ini menjaga integritas wilayah kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui adanya masalah akses jalan di wilayah Krayan, Kalimantan Utara. “Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh,” ujarnya. Ia berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dan berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dalam waktu dekat. “Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas,” tambahnya.
