JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), menyatakan keyakinannya bahwa ekosistem digital akan menjadi solusi penting dalam menghemat anggaran negara. Ia juga menekankan bahwa sektor mineral kritis akan menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital yang direncanakan oleh pemerintah.
“Ini tinggal mengembangkan terus saja (dari Simbara). Itu akan membuat efisien. Kita sementara membangun ekosistem yang membuat orang tidak bisa korupsi atau setidaknya mempersempit ruang untuk korupsi,” ungkap Luhut dalam konferensi pers mengenai Koordinasi Piloting Digitalisasi Bansos di 42 Kabupaten/Kota yang berlangsung di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara
Dalam pernyataannya, Luhut menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekosistem digital melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antarkementerian atau Lembaga (Simbara). Ia menganggap langkah ini sebagai terobosan yang nyata untuk menutup celah kebocoran anggaran negara. “Jadi tidak usah pakai macam-macam, pakai sistem ini. Kita coba dengan Simbara, sudah batu bara, nikel juga sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja,” tambahnya.
Estimasi Efisiensi Anggaran
Luhut memperkirakan bahwa penerapan ekosistem digital dapat mendorong efisiensi di sektor mineral kritis, dengan potensi penghematan anggaran mencapai ribuan triliun rupiah. “Saya kira efisiensinya bisa ribuan triliun rupiah, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran juga bisa ditekan. Seperti yang Presiden sampaikan terkait critical mineral, semuanya menjadi sangat terkontrol,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem digital di sektor mineral kritis akan mengikuti langkah digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang sudah dilakukan di 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Menurutnya, Perlinsos berfungsi sebagai portal yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Proses pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” jelas Luhut.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah menggunakan layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan pengajuan sanggahan. Data ini menjadi dasar untuk memperluas layanan ke 42 kabupaten/kota. Luhut menjelaskan bahwa portal ini mengintegrasikan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI), yang merupakan pendekatan pertama di Indonesia. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan mereka yang belum memiliki IKD akan dibantu oleh agen pendamping.
Inovasi ini didukung oleh tiga fondasi dari Digital Public Infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, serta sistem pembayaran digital untuk penyaluran bantuan yang cepat dan transparan. Luhut juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu proses pendaftaran dan menutup kesenjangan literasi digital.
“Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa,” lanjut Luhut.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal tersebut, dibantu oleh lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma. Dalam jangka panjang, Luhut memproyeksikan perbaikan ketepatan sasaran dapat membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun, setara dengan 10 miliar hingga 15 miliar dolar AS.
“Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan program. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas,” tegasnya.
Luhut menambahkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah KPTDP, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta pimpinan instansi lain yang terkait dengan kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi. Ia berharap portal Perlinsos dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026.
