Jakarta, CNN Indonesia -- Legislator Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, percaya bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan siap untuk menindaklanjutinya. Ia mencontohkan kritik yang muncul terkait dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara khusus, Misbakhun menanggapi reaksi dari beberapa elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik. Ia mengungkapkan rasa hormatnya terhadap kritik yang disampaikan oleh para politisi PDIP kepada pemerintah. Namun, ia juga mengaku belum menemukan substansi yang solutif dalam kritik tersebut.
Kritik Harus Lebih Matang dan Solutif
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," tegas Misbakhun.
Posisi Partai dalam Sistem Politik
Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan bahwa meskipun sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik seharusnya menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Ia berpendapat bahwa partai politik tidak seharusnya berada di posisi yang ambigu dengan memilih untuk berada di dalam atau di luar kekuasaan.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah yang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambahnya.
Sebelumnya, PDIP menyatakan bahwa mereka memiliki posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang ditunjukkan melalui fungsi check and balances. Ia menyatakan bahwa dengan mayoritas kursi di parlemen dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah, sulit untuk membayangkan mereka tetap kritis.
Deddy juga menilai bahwa fungsi parlemen saat ini tidak jauh berbeda dengan situasi politik pada era Orde Baru. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" ujarnya.
