Fakta Ekonomi

Purbaya: Redanya Ketegangan AS-Iran Berikan Peluang bagi APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran dapat memberikan tambahan ruang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menek...

A
Amara Rukmana
17 June 2026
38 pembaca
Foto: Republika/Prayogi
Foto: Republika/Prayogi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memiliki potensi untuk memberikan ruang tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sebuah acara di Kompleks DPR RI pada Senin (15/6/2026), Purbaya menyampaikan pandangannya mengenai dampak dari perkembangan tersebut.

“Nah, harusnya begitu kan,” ungkap Purbaya sambil menunjukkan ekspresi ceria sebelum menjelaskan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyiapkan sebagian anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan subsidi akibat fluktuasi harga energi global. Dengan meredanya ketegangan geopolitik dan stabilitas harga energi, kebutuhan akan subsidi diharapkan dapat berkurang, sehingga menciptakan ruang fiskal untuk mendanai program-program prioritas pemerintah.

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk Subsidi

Purbaya menambahkan, “Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang, ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden.” Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi global sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan fiskal. “Nanti kita lihat seperti apa dan baru kita adjust,” ujarnya.

Rencana Pertemuan dengan Investor di China

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan rencananya untuk melakukan perjalanan ke China guna bertemu dengan para investor dan membahas penerbitan panda bond. Meskipun demikian, ia belum mengungkapkan target dana yang ingin dihimpun melalui instrumen tersebut. Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi sekat antarsatuan kerja yang selama ini menghambat koordinasi antarunit.

“Jadi dulu banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat. Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya, sekarang sudah bisa dibereskan,” jelas Purbaya. Pada hari yang sama, Komisi XI DPR juga menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun. Purbaya menekankan bahwa alokasi tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel Terkait