Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menegaskan bahwa dialog harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan demokrasi. Ia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan kualitas program-program prioritas nasional. "Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue, maunya dia saja," ungkap Qodari pada Rabu (17/6).
Reaksi Terhadap Aksi Mahasiswa
Pernyataan Qodari muncul sebagai tanggapan terhadap kemarahan sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memprotes kehadiran tiga pejabat negara dalam sebuah diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam. Acara diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Meskipun diskusi berjalan lancar, sejumlah mahasiswa kemudian memasuki panggung dan membentangkan spanduk penolakan, yang mengakibatkan acara tersebut dibubarkan.
Menanggapi insiden tersebut, Qodari mencatat bahwa sebagian mahasiswa sebenarnya mendukung acara tersebut dan bahwa pihak kampus juga mengetahui pelaksanaannya. Ia menilai bahwa meskipun ada interupsi, diskusi sebelumnya berlangsung dengan tertib. "Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," jelasnya.
Pentingnya Menjaga Dialog
Mengenai anggapan bahwa mahasiswa yang mengganggu diskusi merasa lelah dengan dialog dan ingin menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, Qodari berpendapat bahwa itu lebih merupakan ungkapan kemarahan. "Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," katanya.
Qodari juga menanggapi tuntutan mahasiswa untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa program ini lahir dari keinginan Prabowo untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia dan merupakan bagian dari mandat yang diberikan masyarakat saat pemilihan umum. "Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menyatakan bahwa ketidaksetujuan mahasiswa harus dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan kedua, yang bersifat teknokratis. Ia menekankan bahwa untuk ketidaksetujuan politik, tidak ada ruang untuk negosiasi. "Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," jelasnya.
Qodari mendorong mahasiswa untuk melihat gambaran yang lebih besar, di mana 96 juta masyarakat Indonesia telah memilih Prabowo, yang berarti mereka juga mendukung program kerja dan visi-misinya. "Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," tutupnya.
