Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak dapat dihentikan meskipun ada tuntutan dari sejumlah pihak dalam aksi demonstrasi baru-baru ini. Menurut Qodari, MBG merupakan bagian dari kontrak politik yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto selama kampanye dan sebelum ia terpilih sebagai presiden. Oleh karena itu, Qodari menekankan bahwa MBG adalah janji yang harus ditepati.
“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ungkap Qodari dalam wawancaranya di program Inside Story With Diana Valencia di CNNIndonesia, Selasa (16/6).
Ketidaksetujuan Terhadap MBG
Qodari mengelompokkan ketidaksetujuan dari beberapa pihak terhadap program MBG menjadi dua kategori, yaitu politik dan teknokratis. Dalam konteks politik, dia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi terkait penghentian program tersebut. “Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu,” tegasnya.
Pentingnya Memenuhi Janji Kampanye
Dia menambahkan bahwa meminta penghentian program MBG sama halnya dengan meminta Prabowo untuk tidak memenuhi janji kampanyenya. Qodari juga mengingatkan agar pihak-pihak yang menolak MBG tidak hanya melihat dari sudut pandang pribadi, melainkan juga mempertimbangkan 90 juta masyarakat lain yang membutuhkan dan telah memilih Prabowo. “Jangan hanya lihat diri anda sendiri yang menolak MBG. Lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya,” kata Qodari.
